Tanggapan Kadis PUTR Nias Selatan, Tentang Pembangunan Jembatan Bailey, Bantuan TNI AD di Kec.Boronadu Jadi Sorotan Masyarakat
Medianias.ID _ Pembangunan jembatan Bailey di wilayah Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, kembali menjadi sorotan publik sehingga menimbulkan perbedaan pandangan terkait kelayakan teknis bangunan. Pemerintah daerah menyatakan telah melakukan peninjauan dan koordinasi, sembari menekankan pentingnya keselamatan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Nias Selatan, Kasiaro Ndruru, kepada awak media, saat dikonfirmasi di Ruang Kerjanya, Jalan Saonigeho, KM.3,5, Teluk Dalam, Senin (2/02/2026) menerangkan, sejak awal pemerintah daerah mengira pembangunan jembatan di Sungai Gomo adalah pembangunan jembatan baru dengan material baru dan dapat dilalui kendaraan bermotor serta standar teknisnya memadai.
“Pada tahap awal, kami menolak opsi jembatan gantung. Informasi yang kami terima saat itu adalah pembangunan jembatan Bailey yang bisa dilewati kendaraan. Pemahaman kami jelas, jembatan baru dengan material baru,” pungkas Kasiaro.
Kadis PUTR Kab. Nias Selatan menjelaskan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program bantuan yang dibawa oleh TNI Angkatan Darat. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah tidak terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan teknis pembangunan, melainkan berperan dalam aspek fasilitasi di lapangan.
“Keterlibatan kami lebih pada fasilitasi, seperti komunikasi dengan masyarakat, penyediaan lahan, dan dukungan pendukung lainnya. Perencanaan dan pelaksanaan teknis berada di luar kewenangan pemerintah daerah,” bebernya.
Persoalan mulai mengemuka setelah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama unsur terkait. Dari hasil peninjauan tersebut, kata dia, pemerintah daerah menemukan bahwa rangka jembatan menggunakan besi yang tampak berkarat dan lantai jembatan masih menggunakan papan.
“Kondisi di lapangan menunjukkan material yang digunakan adalah besi bekas dan sudah berkarat. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran di tengah masyarakat,” ucap Kasiaro.
Dari sudut pandang teknis, sebut dia, kondisi tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan apabila jembatan digunakan untuk lalu lintas kendaraan dalam jangka menengah hingga panjang. Pemerintah daerah, tidak berani memberikan jaminan usia teknis bangunan dalam kondisi seperti yang terlihat saat ini.
“Untuk dua atau tiga tahun ke depan saja kami tidak berani memastikan, apalagi jika digunakan lebih lama. Dari sisi teknis, kami tidak ingin mengambil risiko,” tegasnya.
Ia menuturkan, apabila sejak awal pemerintah daerah memperoleh informasi yang utuh mengenai kondisi material yang digunakan, opsi pembangunan tersebut kemungkinan besar akan ditolak atau diminta untuk dilakukan penyesuaian desain. Namun, pemerintah daerah sempat memilih bersikap hati-hati karena menghargai status pembangunan tersebut sebagai bantuan.
Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, hasilnya memang jauh dari harapan. Sikap kritis masyarakat terhadap kondisi jembatan ini adalah hal yang wajar.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat melalui jalur koordinasi yang tersedia, termasuk kepada pihak Sekretariat Wakil Presiden. Dalam komunikasi tersebut, pemerintah daerah menyampaikan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan kondisi fisik jembatan di lapangan.
“Kami sampaikan bahwa dari sisi kualitas dan karakter fisik, kondisi jembatan ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Ini kami sampaikan sesuai kapasitas kami,” ungkapnya.
Meskipun pembangunan jembatan tersebut merupakan bantuan, terang dia, namun aspek kelayakan dan keselamatan tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia berujar, pemerintah daerah pada prinsipnya siap membangun jembatan dengan standar yang layak apabila solusi yang ada tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau memang tidak memungkinkan, daerah siap membangun sendiri dengan standar yang sesuai. Lebih baik demikian daripada menerima bangunan yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun sifatnya sementara,” ujanya.
Sebagai perimbangan, seperti dikutip Medianias.ID dari mimbarbangsa.com, pada saat Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia melakukan peninjauan pembangunan jembatan Sungai Gomo pada Kamis (29/1/2026), Direktur Pasukan Jasa (Dir Pasjasa) Pusziad Kolonel Czi Bambang Prasetyo menjelaskan bahwa jembatan yang dibangun merupakan jembatan Bailey yang bersifat sementara.
Jembatan tersebut dirancang sebagai solusi darurat untuk memastikan konektivitas wilayah Boronadu tetap terjaga, terutama guna mendukung mobilitas ekonomi masyarakat serta kelancaran distribusi logistik. Dalam kesempatan yang sama, Dandim 0213/Nias Letkol Inf. Sampe T. Butar Butar menyampaikan bahwa daya tahan jembatan Bailey sangat bergantung pada pemeliharaan berkala.
“Selama pemeliharaan dilakukan secara rutin dan sesuai standar, jembatan Bailey ini mampu menahan beban kendaraan hingga 15 ton,” tegasnya.