>

Pemkab Nias Selatan Sosialisasi Mitigasi Resiko Pidana Pengelolaan Dana Desa 2026


​

​


Medianias.id _ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan menggelar Sosialisasi Lanjutan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati, Jalan Arah Sorake Km. 5, fanayama, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nias Selatan sebagai narasumber untuk memaparkan aspek hukum dan mitigasi risiko pidana dalam pengelolaan Dana Desa, serta ditutup  oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Amsarno S. Sarumaha, S.H., M.H., CGCAE.

​Dalam sesi pemaparan materi, Kajari Nias Selatan Imam Fauzi, S.H. menjelaskan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan tata kelola keuangan desa kepada para peserta. Materi tersebut berfokus pada langkah-langkah mitigasi risiko pidana guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam proses pengelolaan Dana Desa.

Usai penyampaian materi, Plh. Sekda Nias Selatan Amsarno S. Sarumaha SH.,MH, secara resmi menutup rangkaian kegiatan sosialisasi. Dalam arahannya, ia meminta seluruh peserta yang terdiri dari kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kepala urusan (Kaur) keuangan desa agar menjadikan poin-poin sosialisasi sebagai perhatian utama dan Menerapkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain penerapan aspek hukum, Amsarno menekankan pentingnya ketertiban administrasi serta kepatuhan terhadap pengawasan internal. Ia mendorong setiap pemerintah desa segera melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus memenuhi panggilan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan terkait pemeriksaan dan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.

Lebih lanjut, Sekda mengingatkan jajaran aparatur desa untuk menjalankan tugas secara baik dan benar sehingga dapat memberikan kesan yang positif kepada masyarakat.

​​Kegiatan sosialisasi dihadiri  para camat, kepala desa, ketua BPD, dan Kaur keuangan dari masing-masing desa di lingkup Pemkab Nias Selatan. Seluruh materi dan arahan dalam forum tersebut diharapkan menjadi acuan teknis bagi pemerintah desa dalam menuntaskan pertanggungjawaban administrasi serta menjalankan tata kelola pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masukkan alamat email anda untuk menerima update berita: