Ketua DKPP Heddy Lugito Setuju Lembaganya Dibubarkan
Medianias.ID_Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengaku setuju lembaga yang dipimpinnya dibubarkan, selama penyelenggara Pemilu tidak lagi bermasalah.
Adapun usulan pembubaran DKPP disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bawaslu, dan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 5/5/2025.
Irawan sebelumnya menilai DKPP tidak bekerja maksimal saat Pemilu sehingga lebih baik dibubarkan. "Kalau nanti memang keberadaan DKPP dianggap mengganggu ketentraman penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, Bapak tadi mengusulkan, bubarkan saja DKPP. Saya kira juga, saya setuju, Pak. Setuju," kata Heddy dalam rapat kerja tersebut.
Namun ia mengingatkan semua lembaga butuh pengawasan.
Hal ini juga berlaku di lembaga lain, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Terlebih ia menilai, penyelenggara Pemilu yang diawasi DKPP, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bermasalah.
Jadi kalau Bapak meminta dibubarkan, saya secara pribadi sangat setuju. Tapi, dan nanti bahkan Bawaslu pun tidak diperlukan lagi, kalau KPU-nya sudah bekerja baik. Ya, cukup KPU saja. Tapi faktanya kan tidak begitu, Bapak. Faktanya masih juga banyak kekurangan," ucapnya.
Ia beranggapan, integritas Bawaslu dan KPU masih bermasalah. Dua lembaga ini sangat mudah dipengaruhi oleh peserta Pemilu melalui kongkalikong maupun kesepakatan di luar aturan.
Padahal menurutnya, integritas bersanding erat dengan profesionalitas penyelenggara Pemilu. "Banyak pelanggarannya itu terjadi karena profesionalitas atau karena integritas, dua-duanya, Bapak. Dua-duanya itu bergandengan. Integritas juga, profesionalitas juga. Jadi kalau punya integritas yang bagus, dia tidak akan dipengaruhi oleh siapapun," tandasnya. Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mendesak DKPP dibubarkan lantaran tidak bekerja maksimal saat Pemilihan Umum.
Kritik ini disampaikannya saat DKPP berencana memperkuat kesekretariatan lembaganya melalui pembentukan kesekjenan. "Ya saya jawabnya spontan saja, setengah bercanda. Ya, kalau saya sih maunya, Dewan Kehormatan itu dibubarkan saja, tidak justru diperkuat kesekjenannya, gitu," kata Ahmad Irawan dalam rapat kerja tersebut, Senin. Ia menduga, rencana tersebut hanya menyangkut penyakit kelembagaan yang ingin memiliki kewenangan lebih besar.
Begitu pun hal-hal yang bersifat administratif dan tidak berpengaruh pada peningkatan kinerja. "Jangan-jangan itu hanya menyangkut persoalan protokoler saja, Pak. Atau hal-hal yang sifatnya administratif yang tidak ada kaitannya langsung dengan peningkatan kinerja ketua dan anggota Dewan Kehormatan, Tegasnya.