Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara di tahan Kejati Kasus Dugaan Korupsi APD Covid19 Tahun 2020
MediaNias.ID_Kejati Sumut menahan Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan (AMH), atas dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) COVID-19 tahun 2020. Alwi ditahan bersama seorang lainnya, berinisial RMN.Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan mengatakan pihaknya telah menetapkan Alwi dan RMN sebagai tersangka pada hari ini, Rabu (13/3/2024)
"Dugaan penyelewengan dan mark up program Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung COVID-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) di Dinkes Sumut tahun 2020,.
Dia menjelaskan sebelumnya tim Pidsus telah menemukan bukti permulaan yang cukup. Sejumlah pihak terkait pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan sehingga kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
"Dalam 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penanganan," ujarnya.
Hal itu dilakukan dalam rangka efektivitas proses penyidikan, serta berdasarkan pertimbangan obyektif dan subyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Kini, kedua tersangka ditahan di dua tempat berbeda yaitu Rutan Pancur Batu dan di Rutan Labuhan Deli.
Yos mengucapkan penahanan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan. Adapun kronologi kejadiannya, pada tahun 2020, telah diadakan pengadaan APD dengan nilai kontrak sebesar Rp 39.978.000.000.
Salah satu rangkaian dalam proses pengadaan tersebut adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh tersangka Alwi diduga tidak disusun sesuai dengan ketentuan. Alhasil, nilai dalam RAB tersebut terjadi mark up yang cukup signifikan.
RAB itu diduga diberikan ke RMN sehingga membuat penawaran harga yang tidak jauh berbeda dari RAB tersebut. Disamping itu, dalam pelaksanaan pengadaan diduga ada indikasi fiktif, tidak sesuai spesifikasi serta tidak memiliki izin edar atau rekomendasi dari BNPB, dan tidak dilaksanakannya ketentuan Perkara LKPP Nomor 3 Tahun 2020 poin 5.
"Akibat perbuatan itu, kerugian negara Rp 24.007.295.676,80," ungkapnya.
Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
"Akibat perbuatan itu, kerugian negara Rp 24.007.295.676,80," ungkapnya.
Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.